3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Pada dasarnya, ada 3 jenis sistem pemungutan pajak. Tapi, ternyata hanya 2 yang diterapkan di Indonesia. Apa saja itu? Simak ulasan lengkapnya di artikel ini!

3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Maka dari itu, pembayaran pajak merupakan kewajiban seluruh Warga Negara Indonesia. Meskipun manfaat pembayaran pajak tidak dapat dirasakan secara langsung, tapi sebaiknya kita sebagai salah satu komponen masyarakat Indonesia memahami sistem pemungutan pajak yang berlaku.

Pada dasarnya, terdapat tiga sistem atau cara yang digunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang, yakni di antaranya sistem pemungutan pajak official assessment system, self assesment system, dan with holding system. 

Berikut Danabijak akan menjelaskan sistem pemungutan pajak di Indonesia satu per satu :

1. Sistem Pemungutan Pajak Official Assessment System

Official Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dalam hal ini, wajib pajak juga bersifat pasif.

Sistem ini diterapkan pula dalam hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Di sini KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi, wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB tersebut berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak tersebut terdaftar.

Dengan sistem pemungutan pajak ini, pemerintah (petugas pajak) diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Namun, sistem ini sudah tidak berlaku setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

Ciri-ciri Sistem Official Assesment System :

  • Pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak.
  • Wajib pajak bersifat pasif dalam menghitung pajaknya.
  • Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
  • Pemerintah memiliki wewenang penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak.

2. Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Sistem ini mewajibkan wajib pajak untuk aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sementara itu, fiskus hanya memberikan penjelasan atau sebagai pengawas pajak tersebut. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN.

Cara pemungutan ini tetap memiliki kelemahan, seperti wajib pajak akan menghitung sekecil-kecilnya pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Mengingat tidak semua wajib pajak bersikap jujur dalam menghitung pajaknya sendiri. Sistem pemungutan pajak ini mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1983 hingga saat ini.

Ciri-ciri Sistem Pemungutan Pajak Self Assesment System :

  • Wewenang dalam menentukan besarnya jumlah pajak terhutang ada di tangan wajib pajak sendiri.
  • Wajib Pajak aktif dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Mulai dari menghitung, menyetor, sampai melaporkan pajak terhutangnya.
  • Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali adanya kasus tertentu, seperti wajib pajak telat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar, tapi tidak dibayarkan.

3. Sistem Pemungutan Pajak With Holding System.

With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang mengatakan bahwa jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak). Sistem ini termasuk dalam jenis pemungutan pajak yang adil bagi masyarakat. Keunggulan sistem ini yakni wajib pajak yang bersangkutan tidak perlu repot menghitung serta menyetorkan pajak karena pekerjaan tersebut sudah dijalankan oleh pihak ketiga. Sementara itu, kelemahan sistem pemungutan pajak ini adalah uang pajak yang telah dipungut oleh pihak ketiga memiliki risiko tidak disetorkan. Pihak ketiga bisa saja menggunakan uang pajak yang dipungutnya untuk keperluan lain.

Contoh penerapan sistem with holding system di Indonesia : Tuan A menyewakan sebuah bangunan kepada Tuan B. Saat Tuan B membayar uang sewa ke Tuan A maka Tuan B wajib memotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima oleh Tuan A. Selanjutnya, Tuan B harus menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara. Secara tidak langsung, Tuan A telah melaksanakan kewajibannya sebagai pembayar pajak, tapi kewajiban tersebut dijalankan oleh Tuan B selaku pemotong dan penyetor pajak.

Dari 3 sistem di atas dapat diketahui bahwa sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia hanyalah dua, yakni sistem self assesment system dan with holding system. 

pinjaman uang online cepat cair

Write a Comment

view all comments


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/forge/blog.danabijak.com/wordpress/wp-content/themes/portus-premium-theme/functions/filters.php on line 57

Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/forge/blog.danabijak.com/wordpress/wp-content/themes/portus-premium-theme/functions/filters.php on line 62

%d bloggers like this: