Melihat Pajak E-Commerce & Social Media Influencer

Ramainya pengguna media sosial saat ini memberi dampak lain, seperti menjamurnya social media influencer maupun e-commerce. Pemerintah juga semakin sadar bahwa perlu diberlakukan kewajiban pajak atas 2 pihak tersebut. Bagaimana perhitungannya? Simak dalam artikel berikut!

Melihat Pajak E-Commerce & Social Media Influencer

Melihat Pajak untuk E-Commerce & Social Media Influencer

Pajak e-commerce online retail menjadi salah satu dari empat model bisnis yang dikenakan pajak. Begitu pula dengan para pekerja seni di media sosial atau lebih dikenal dengan sebutan social media influencer. 

Pajak e-commerce tertulis jelas dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce. Terbitnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV oleh pemerintah yang di antaranya memuat kebijakan pajak tersebut menegaskan ketentuan atas objek pajak start-up e-commerce. 

Belakangan, media sosial yang awalnya hanya digunakan sebagai platform mengekspresikan diri dan menyalurkan kreativitas, fungsinya beralih sebagai pasar transaksi online. Para influencer dan selebgram juga lambat laun mulai di-endorse atau disponsori oleh brand tertentu sehingga pemerintah pun mulai memberikan kewajiban pembayaran pajak.

PAJAK E-COMMERCE

Sekarang ini, semakin banyak masyarakat yang memilih membeli barang atau jasa secara online di internet. Inilah yang menjadi penyebab pesat bertumbuhnya online shop atau e-commerce. Tak hanya karena menghilangkan keterbatasan jarak, tapi transaksi yang dilakukan juga dapat dilakukan langsung, baik di dalam maupun di luar negeri.

Diketahui, nilai transaksi e-commerce di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Bahkan, tercatat pada tahun 2020 akan mencapai USD 130 miliar. Karena grafik yang terus meningkat, target nilai transaksi tersebut dianggap realistis dan mampu dicapai.

pajak e-commerce

 

Pemerintah telah menyusun aturan terkait e-commerce dilihat dari dua sisi, yakni pajak dan kepabeanan. Dari sisi kepabeanan, pemerintah berencana mengenakan bea masuk agar ada kesetaraan barang dari dalam negeri. Sementara itu, dari sisi pajak, pemerintah mulai memberlakukan prinsip yang sama antara perdagangan konvensional dan e-commerce. Pemilik e-commerce akan dikenakan pajak, baik penyedia jasa dalam negeri maupun di luar negeri.

Menurut Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 tentang PPh atas Usaha, UKM yang telah beromzet maksimal 4,8 miliar akan dikenakan PPh final 1 persen. Dalam RPMK itu, pemerintah berencana untuk mengubah PPh final ke dalam aturan pajak e-commerce menjadi 0,5 persen. Penurunan PPh final tersebut juga berlaku untuk semua UKM, baik e-commerce maupun bukan. Pada konteks pelaku e-commerce, pemerintah akan bertindak untuk meminta penyedia jasa market place sebagai yang menyetorkan PPh dari para pelaku yang memakai platform-nya.

Berkat ekonomi digital, makin banyak wirausahawan bermunculan. Jutaan wirausahawan UKM baru tercatat aktif di market place yang ada di dalam negeri.

PAJAK SOCIAL MEDIA INFLUENCER

Soal pajak bagi para social media influencer, pemerintah sejauh ini masih mengalami kebingungan. Sebab, tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah penghasilan seorang influencer kecuali orang tersebut mau terbuka. Namun, sayangnya mereka lebih banyak memilih untuk merahasiakannya.

pajak e-commerce

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dari Direktorat Jenderal Pajak, Yon Arsal, menjelaskan bahwa saat ini ketentuan pajak bagi para penggiat media sosial masih memakai ketentuan yang sama, yaitu UU 36/2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Pada dasarnya, pekerja seni online maupun offline sama saja. Prinsip pajak tetap berlaku seperti biasa. Ria Ricis, misalnya, memiliki penghasilan hingga 21 miliar per tahun. Jika menggunakan PPh 35%, pajak yang harus disetor per tahun bisa mencapai 2 miliar rupiah. Sementara itu, jika menggunakan norma PPH pekerja seni konvensional sebesar 50%, negara bisa mengantongi pajak dari para Youtuber senilai 3 miliar per tahun.

Google Indonesia mengatakan bahwa pengguna aktif Youtube Indonesia saja sudah menembus angka 50 juta. Sementara itu, pengguna aktif Instagram di Indonesia sudah berkembang hingga 22 juta akun. Dua ratus puluh di antaranya paling sedikit menghasilkan sekitar 17 ribu dolar dalam setahun.

Pemerintah melalui Dirjen Pajak menjanjikan akan mencari cara yang tepat terkait pajak untuk para influencer serta e-commerce. Ketentuan pajak yang sudah ada sebelumnya dinilai belum maksimal untuk menarik pendapatan negara dari pajak penghasilan para selebritas di dunia maya, terutama dari segi pengawasan.

Perputaran transaksi e-commerce nasional tahun lalu mencapai 100 triliun. Dirjen Pajak memperkirakan potensi penerimaan negara dari lini ini dapat mencapai 15,6 triliun.

pinjaman uang online cepat cair

Write a Comment

view all comments


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/forge/blog.danabijak.com/wordpress/wp-content/themes/portus-premium-theme/functions/filters.php on line 57

Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/forge/blog.danabijak.com/wordpress/wp-content/themes/portus-premium-theme/functions/filters.php on line 62

%d bloggers like this: