Mengenal Peran Otoritas Jasa Keuangan untuk Fintech

Kemajuan teknologi dapat mempermudah kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka, dapat mempermudah manusia untuk mengelola keuangan, hingga, mendapatkan dana darurat, seperti meminjam sejumlah uang kepada suatu organisasi atau perusahaan tertentu.

Mengenal Peran Otoritas Jasa Keuangan untuk Fintech

Mengenal Peran Otoritas Jasa Keuangan untuk Fintech

Indonesia memiliki suatu badan atau lembaga negara yang mengatur, mengawasi, memeriksa, hingga menyediki suatu hal yang berhubungan dengan finansial. Badan yang dimaksud tersebut yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Awal mula otoritas jasa keuangan dibentuk yaitu berdasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi sebagai badan penyelenggara sistem pengaturan, dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan sektor jasa keuangan, menggantikan peran Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank, serta melindungi konsumen pada industri jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan

Sumber : Akurat.co

Sektor jasa keuangan yang harus OJK awasi, atur, periksa, selidiki yaitu mulai dari sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non bank, seperti dana pensiun, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan dari OJK ini yaitu berdasarkan pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK harus melakukan seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mewujudkan sistem keuangan di Indonesia untuk tumbuh secara terus-menerus, dan stabil, serta harus mampu melindungi kepentingan konsumen, maupun masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan

Sumber : Bisnis.com

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, OJK juga melakukan tugas kepada lembaga jasa keuangan non-bank, salah satunya yaitu Financial Technology (Fintech). Sama halnya dengan tujuan, dan fungsi dari OJK itu sendiri yaitu berperan untuk mengawasi, melindungi, menyelidiki, mengatur pada sektor keuangan, hal ini juga berlaku kepada fintech.

Baca Juga : Sejarah dan Perkembangan FinTech di Indonesia

Untuk itu, OJK mengelurkan peraturan khusus untuk Inovasi Keuangan berbasis Digital atau yang disingkat menjadi IKD. Ada beberapa peraturan yang telah dikeluarkan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan

Sumber : katadata.co.id

Dari beberapa peraturan yang telah dibuat oleh OJK untuk inovasi keuangan digital atau yang lebih dikenal dengan fintech, ada beberapa peraturan yang utama. Peraturan-peraturan tersebut, meliputi :

Mekanisme Pencatatan dan Pendaftaran

Otoritas Jasa Keuangan

Sumber : makassar.tribunnews.com

Peraturan yang pertama yaitu mekanisme pencatatan dan pendaftaran ini berlaku bagi setiap penyelenggara IKD, mulai dari perusahaan yang baru atau startup, hingga Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Dalam mekanisme pencatatan dan pendaftaran, ada tiga tahapan yang harus dilakukan sebelum mengajukan proses perizinan.

Tiga tahapan tersebut dimulai dari pencatatan kepada OJK untuk perusahaan baru/non-LJK, permohonan pertama ini akan secara otomatis masuk kedalam permohonan pengujian regulatory sandbox. Tahapan selanjutnya yaitu menunggu proses regulatory sandbox, proses tersebut memakan waktu sekitar satu tahun, dan dapat diperpanjang selama enam bulan. Tahapan yang terakhir yaitu mulai mendaftar atau melakukan perizinan.

Baca Juga : Kenali 3 Perbedaan antara Fintech dan Multifinance

Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan

Sumber : ekbis.sindonews.com

Peraturan yang kedua yaitu mekanisme pemantauan dan pengawasan. Dalam pengawasan ini, OJK akan menetapkan peyelenggara IKD untuk mengikuti proses regulatory sandbox. Hasil uji coba regulatory sandbox ini memiliki tiga macam status, mulai dari direkomendasikan, perbaikan, hingga tidak direkomendasikan.

Setiap status tersebut memiliki tahapan yang berbeda. Jika, suatu fintech telah mendapatkan status direkomendasikan, maka, fintech tersebut dapat melakukan pengajuan permohonan pendaftaran kepada OJK. Tetapi, saat di status ini, penyelenggara IKD wajid melakukan pengawasan secara mandiri dengan membuat laporan self assessment.

Pembentukan Ekosistem

Otoritas Jasa Keuangan

Sumber : Penalutim.co.id

Selanjutnya, peraturan yang ketiga yaitu pembentukan ekosistem. Pembentukan ekosistem yang dimaksud yaitu antara perusahaan atau LJK yang sudah terdaftar di OJK, tidak boleh melakukan kerjasama dengan perusahaan atau LJK yang belum terdaftar di OJK, supaya bisa memelihara ekosistem keuangan yang baik. Alasan tidak diperbolehkan melakukan kerja sama antara perusahaan atau LJK yang sudah terdaftar dengan yang belum terdaftar, karena, jika suatu waktu perusahaan atau LJK yang belum terdaftar di OJK mengalami hal yang tidak baik, maka, perusahaan atau LJK yang sudah terdaftar bisa mendapatkan dampak negatif, yaitu perizinan dicabut.

Baca Juga : Yuk, Kenali 4 Jenis Financial Technology yang Ada di Indonesia

Membangun Budaya Inovasi, Inklusi dan Literasi. 

Otoritas Jasa Keuangan

Sumber : Tribunnews.com

Peraturan yang keempat yaitu membangun budaya inovasi, untuk membangun budaya inovasi, maka, OJK membentuk Pusat Inovasi Keuangan Digital (Fintech Center), dan ekosistem IKD yang memiliki tujuan sebagai sarana koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi untuk menjadi wadah inovasi dan pengembangan IKD di Indonesia. Peraturan yang terakhir yaitu inklusi dan literasi. Setiap penyelenggara IKD wajib melakukan kegiatan untuk meningkatkan literasi, serta inklusi keuangan kepada masyarakat, terutama masyarakat Indonesia.

Baca Juga : Inklusi Keuangan, Program Pemerintah dalam Pemerataan Ekonomi

Nah, Rekan Bijak, sudah tau kan peranan Otoritas Jasa Keuangan untuk Fintech yang ada di Indonesia?

Otoritas Jasa Keuangan

Write a Comment

view all comments


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/forge/blog.danabijak.com/wordpress/wp-content/themes/portus-premium-theme/functions/filters.php on line 57

Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/forge/blog.danabijak.com/wordpress/wp-content/themes/portus-premium-theme/functions/filters.php on line 62

%d bloggers like this: