Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru Memudahkan atau Justru Mempersulit?

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud mengeluarkan sejumlah aturan baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2019. Lalu aturan baru yang diberlakukan ini sebenarnya memudahkan pendaftaran siswa baru atau justru makin mempersulit?

Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru Memudahkan atau Justru Mempersulit?

Sistem Zonasi dalam Penerimaan Siswa Baru Memudahkan atau Justru Mempersulit?

Aturan baru PPDB 2019 yang tertuang dalam peraturan Mendikbud No.51 Tahun 2018 tentang PPDB. Dimana, sistem Zonasi yang sudah diterapkan sejak 2018 akan semakin ketat. Sistem zonasi dalam PPDB bertujuan untuk mempercepat pemerataan layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia dan mendekatkan anak dengan lingkungan sekolahnya.

Zonasi menjadi basis data dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peta sebaran distribusi guru, ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas sekolah, termasuk wajib belajar 12 tahun.

Sistem ini mempermudah pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan dan memberikan intervensi pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru, sehingga dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah di Indonesia.

Baca juga: Sekolah Negeri vs Sekolah Internasional. Mana yang Lebih Baik untuk Pendidikan Anak?

Sistem ZonasiSumber: Tribunnews.com

Terdapat tiga jalur dalam sistem zonasi, yakni jalur zonasi (minimal 90%, termasuk siswa tidak mampu dan disablitas), jalur prestasi (maksimal 5%), dan jalur perpindahan orang tua (maksimal 5%).

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB, calon peserta didik dari keluarga tidak mampu harus menyertakan buktu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah, dan bukan dengan SKTM.

Melalui Permendikbud tersebut juga, prinsip yang dikedepankan dalam PPDB adalah nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Syarat PPDB 2019 adalah jarak dari rumah ke sekolah, bukan nilai rapor dan ujian nasional. Namun bila ada satu kursi tersisa di sekolah, sementara yang mendaftar lebih dari satu orang maka sekolah dapat memilih siswa dengan nilai UN atau rapor lebih tinggi.

Sistem zonasi bertujuan mendobrak mental “sekolah favorit” yang sudah lama tertanam dalam benak masyarakat. Semua sekolah harus memiliki mutu pendidikan yang baik agar semua anak bisa bersekolah di tempat terdekat dan dijamin tidak mengalami diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Baca Juga: Simak 5 Cara Terbaik untuk Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Dalam PPDB 2019 ini terdapat empat aturan baru dibanding dengan 2018 lalu, berikut ulasannya :

Penghapusan SKTM

Sistem ZonasiSumber: radarbanyumas.co.id

Pemerintah secara resmi menghapus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang sempat menimbulkan masalah di beberapa daerah karena disalahgunakan. Selanjutnya siswa dari keluarga tidak mampu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan program pemerintah pusat yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau pemerintah daerah untuk keluarga tidak mampu.

Baca Juga: Tips Mengatur Uang Pangkal Sekolah Anak agar Keuangan Keluarga Tetap Stabil

Lama Domisili

Sistem ZonasiSumber: republika.co.id

Dalam PPDB 2018, domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya. Sedangkan fslsm PPDB 2019 didasarkan pada alamat KK yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya.

Baca Juga: Simak Alasan Mengapa Penting Memiliki Tabungan Pendidikan untuk Anak

Pengumuman Daya Tampung

Sistem ZonasiSumber: kabar24.bisnis.com

Untuk meningktakan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud baru ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Baca Juga: 5 Cara Pilih Asuransi Pendidikan Anak yang Tepat

Prioritas satu zonasi sekolah asal

Sistem ZonasiSumber: jogjainside.com

Dalam aturan 2019 ini juga diatur mengenai kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau surat keterangan domisili sesuai dengan sekolah asalnya. Hal ini mengantisipasi surat domisili palsu yang dibuat jelang pelaksanaan PPDB.

Baca Juga: 5 Kiat Mendapat Beasiswa Pendidikan di Luar Negeri

Nah Rekan, itu adalah penjelasan mengenai sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB tahun 2019. Menurut Rekan apakah sistem ini memudahkan penerimaan siswa baru atau justru menyulitkan? semoga artikel ini bermanfaat bagi Rekan dan orang terdekat Rekan Bijak!

Sistem Zonasi

Write a Comment

view all comments


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/forge/blog.danabijak.com/wordpress/wp-content/themes/portus-premium-theme/functions/filters.php on line 57

Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/forge/blog.danabijak.com/wordpress/wp-content/themes/portus-premium-theme/functions/filters.php on line 62

%d bloggers like this: