Usaha Online Akan Mulai Diberlakukan Pajak Oleh Pemerintah

Dalam waktu dekat peraturan pembebanan pajak untuk usaha online akan mulai diberlakukan. Bentuk bisnis online apa saja yang wajib melaporkan pajaknya? Baca selengkapnya di sini!

Banyak langkah yang telah dilakukan pemerintah demi mencapai target pendapatan pajak dengan terus memaksimalkan sumber-sumber keuangan yang sampai saat ini belum secara maksimal terjangkau oleh pajak, yaitu salah satunya usaha online.

Sebenarnya sudah cukup lama wacana ini diajukan oleh pemerintah. Hanya saja tentu dalam realisasinya butuh proses dan penyempurnaan. Berikut usaha online yang akan dibebankan pajak:

1. Usaha Online di E-commerce

Semakin tumbuh pesatnya pemain e-commerce di Indonesia dengan nilai transaksi miliaran rupiah membuat pemerintah akan membuat langkah tegas mengenai pajak. Sebelumnya pembebanan pajak kepada e-commerce sudah tertuang pada SE-62/PJ/2013 dengan detail:

– Online Marketplace memiliki kewajiban PPh dan PPn untuk proses bisnis jasa penyediaan, penjualan dan proses bisnis penyetoran hasil penjualan kepada merchant.

– Classified Ads yang menyediakan tempat dan waktu untuk memasang konten jasa atau barang wajib memberikan setoran pajak dari PPn dan PPh. Classified Ads sendiri merupakan layanan penyedian space iklan bagi perusahaan yang akan memasarkan produk maupun jasanya.

– Layanan Daily Deals yang memberikan tempat bagi merchant untuk menjual barang atau jasa dengan menggunakan voucher sebagai alat pembayaran akan terkena PPn dan PPh.

– E-commerce dengan konsep online retail pun akan memiliki kewajiban PPh dan PPn.Tanpa bertujuan untuk mengurangi semangat membangun usaha, Dirjen Pajak menjanjikan kepada pengusaha online dengan pendapatan di bawah 4.8 miliar hanya dikenakan tarif tunggal 1% x dasar pengenaan pajak. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 46/2013.

 

Usaha Online

Sudah cukup lama pemerintah mulai merencanakan pembebanan pajak untuk usaha online, dan beberapa waktu lalu sudah mulai muncul “bocoran” skema pembebanan pajak.

 

2. Usaha Digital di Media Sosial

Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang yang memanfaatkan social media sebagai lading usaha. Sebagian memilih membuka usaha digital seperti menjual barang maupun jasa, sebagain menjadikannya sebagai profesi yaitu Buzzer atau Selebgram.

Untuk para selebgram, pendapatan mereka akan dibebankan PPh 21. Tapi peraturan ini hanya berlaku bagi selebgram dengan pendapatan kurang dari 54 juta per tahun. Jika pendapatan berasal dari perusahaan, maka pihak pemotongan pajak langsung dari pihak perusahaan. Sedangkan jika dari sumber lain, para Buzzer harus melaporkannya secara mandiri di SPT.

3. Pemain Transportasi Online

Meski manfaatnya banyak dirasakan oleh konsumen, namun pro kontra transportasi online masih terus muncul hingga sekarang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembebanan pajak bagi transportasi online ini. Pemerintah sendiri masih menyempurnakan peraturan terkait hal ini demi mendapat penyelesaian yang adil bagi semua pelaku jasa transportasi.

Jangan sampai dengan munculnya kebijakan ini menjadikan kita patah semangat untuk memulai usaha online. Dengan perhitungan yang tepat, penghasilan bisnis seharusnya bisa meng-cover pajak usaha yang dibebankan. Lagipula jika masih butuh tambahan untuk membeli berbagai barang atau modal usaha, Danabijak siap membantu dalam menyelesaikan permasalahan finansial. Butuh Dana? Danabijak Aja!

pinjaman uang online cepat cair

Write a Comment

view all comments


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/forge/blog.danabijak.com/wordpress/wp-content/themes/portus-premium-theme/functions/filters.php on line 57

Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/forge/blog.danabijak.com/wordpress/wp-content/themes/portus-premium-theme/functions/filters.php on line 62

%d bloggers like this: